Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.731 views

Sri, Kenapa THR dan APBN 2018 Ugal-ugalan ?

Oleh Edy Mulyadi

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent?

Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini adalah bukti bahwa klaim itu cuma isapan jempol. Faktanya Pemerintah mengelola APBN dengan ugal-ugalan.

Beberapa bukti itu antara lain, pertama, Presiden Jokowi mengaku tidak tahu-menahu tentang THR dan gaji ke-13 tersebut.

Untuk perkara ini memang bisa disebut aneh bin ajaib. Kok bisa Presiden tidak tahu ada alokasi duit hingga Rp35,8 triliun yang diklaim Sri sudah dianggarkan di APBN.

Keanehan berikutnya, kalau pun Jokowi tidak tahu-menahu, kok Presiden  menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, dan Anggota Polri, pada 23 Mei 2018 silam?

Selain untuk para pegawai sipil, militer, dan Polri, PP tersebut menyebut pejabat negara lainnya seperti Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR dan DPR juga dapat THR. Rinciannya, anggaran THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR untuk tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp 6,85 triliun, gaji ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun,‎ dan pensiunan ke-13 senilai Rp 6,85 triliun.

Bukti kedua bahwa APBN dikelola dengan ugal-ugalan adalah, para kepala daerah (bupati/walikota) ternyata kebingungan. Pasalnya, Sri mengatakan pemberian THR dan gaji ke-13 di daerah menjadi tanggungjawab APBD.

Yang jadi persoalan, para kepala daerah tadi tidak tahu ada ketentuan tersebut. Bukan itu saja, mereka malah menyatakan tidak tahu harus mencomot dari pos mana di APBD.

Sebagai Menkeu, tentu saja, Sri mengklaim semuanya sudah diurus rapi-jali sejak awal.

Menurut dia, penganggaran THR dan gaji ketiga belas tahun ini sudah masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) di APBN 2018. Artinya, Pemerintah sudah membahas dengan DPR.

Pembohongan publik Kelau Sri memang benar, bahwa penganggarannya sudah masuk dalam pos DAU, kenapa para kepala daerah kebingungan? Keluhan seperti inilah yang disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan, hari-hari belakangan.

Bahkan, menurut Zulkifli, dia mengaku mendapat informasi ada Bupati yang membayar sendiri THR tersebut. Tidakkah ini berarti Sri telah melakukan pembohongan publik?

Sengkarut perkara THR ini kian jadi pabalieut setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut cawe-cawe. Melalui surat bernomor 903/3387/SJ, Tjahjo melimpahkan pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada APBD.

Sayangnya, niat Tjahjo untuk membantu koleganya, justru makin menguak betapa APBN disusun dan dikelola dengan serampangan.

Buktinya, pada poin keenam surat menyebutkan bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji 13 dalam ABBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan.

Caranya, dengan menggeser anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Lalu, poin ketujuh surat tersebut menyebutkan penyediaan anggaran THR dan gaji ke-13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan dengan cara mengubah penjabaran APBD tahun 2018 tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2018.

Meski demikian, para kepala daerah harus segera memberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat sebulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD.

Praktik geser-menggeser anggaran karena tidak dialokasikan sebelumnya jelas membongkar kebohongan Sri. Menkeu yang satu ini dengan yakin dan percaya diri menyatakan, soal THR dan gaji ke-13 sudah dialokasikan dalam DAU. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Para bupati dan walikota kebingungan dan kelimpungan.

Pidana korupsi Tapi, tahukah Sri, Tjahjo dan para pejabat publik lain, bahwa praktik geser-menggeser anggaran dalam APBD dan atau APBN tidak bisa sembarangan dilakukan?

Kalau nekat, mereka bisa dikenai pasal-pasal pidana korupsi. Paling tidak, begitulah pendapat pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Menurut Margarito, dari segi tata negara dan hukum keuangan, memberi THR dan gaji ke-13 adalah hal yang lazim saja. Keganjilan baru terjadi bila keduanya tidak dianggarkan dalam APBN dan atau APBD. Seperti diketahui, APBN dan APBD adalah produk hukum.

Di tingkat pusat, APBN disahkan dengan Undang Undang. Sedangkan di daerah sah melalui Perda. Dengan demikian, jika sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBN dan atau APBD, maka akibat hukumnya adalah Pemerintah tidak punya dasar hukum melakukan pembayaran THR dan gaji ke-13 itu.

“Pembayaran THR dan gaji-13 tidak dapat dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD. Bila Pemda melakukannya, maka tindakan itu absolut bertentangan dengan hukum. Dapat dipastikan pergeseran itu akan menjadi temuan oleh BPK. Surat edaran Mendagri tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh Pemda menggeser anggaran. Bila Pemda memaksakan diri, maka potensi munculnya tindak pidana korupsi,” papar Margarito.

Itu baru dari sisi hukum. Di luar itu, masih ada masalah lain. Duit Rp35,8 triliun jelas bukanlah sedikit. Jumlah itu kian terasa jumbo, manakala pada banyak kesempatan Pemerintah berteriak-teriak tidak punya uang untuk membiayai pemban gunan.

Namun anehnya, pada saat yang sama Pemerintah dengan entengnya menggelontorkan dana sangat besar untuk keperluan yang aroma politisnya sangat menyengat ini.

Asal tahu saja, alokasi THR dan gaji ke-13 tahun ini memang benar-benar superjumbo. Dibandingkan dengan alokasi serupa tahun lalu yang ‘hanya’ Rp23 triliun, kali ini kenaikannya mencapai 68,92%.

Lonjakan ini lantaran adanya penambahan komponen THR pensiun sebesar Rp6,9 triliun dan THR tunjangan kinerja sebesar Rp5,8 triliun. Pada 2017, THR hanya diberikan kepada aparatur pemerintah sebesar gaji pokok tanpa tunjangan.

Sedangkan pensiunan tidak diberikan THR. Sebaliknya tahun ini komponen THR mencakup gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara THR yang diterima para pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan penghasilan.

THR dengan berbagai komponen seperti itulah yang juga diterima Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota DPR dan MPR.

Katanya ber-Pancasila? Sampai di sini sedikitnya ada dua muatan.

Pertama, aksi bagi-bagi duit di tahun politik ini jelas jadi hajat penting Pemerintah.

Gampang ditebak, Pemerintah mencoba merayu aparat dan pensiunan untuk meraup suara dukungan mereka. Sahkah? Hmmm…. gimana  yaaa…

Kedua, apa iya Presiden, Wapres, pimpinan dan anggota DPR/MPR masih perlu dapat THR dan gaji ke-13. Lha wong hampir bisa dipastikan, mereka selama ini sudah relatif tajir. Para pejabat publik itu sudah memperoleh gaji dan guyuran fasilitas lebih dari cukup, untuk tidak menyebut berlebihan, yang semuanya dibiayai dengan uang rakyat.

Tidakkah ada sedikit saja empati mereka terhadap sebagain besar rakyat yang kesehariannya harus berakrobat dan pontang-panting untuk sekadar bertahan hidup? Katanya ini negeri ber-Pancasila?

Dimanakah nilai-nilai Pancasila itu? Bagaiman dengan jargon dan slogan para pejabat publik yang getol berteriak paling lantang, “kami Pancasila, kami Indonesia, NKRI harga mati”?

Masih soal empati dan teposliro dari para pejabat publik tadi. Iseng-iseng hitung, berapa jumlah seluruh aparatur negara?

Silakan gabung jumlah PNS, aparat sipil dan militer dari Sabang sampai Merauke? Adakah total jumlah mereka 10 juta orang saja?

Katakanlah, rata-rata tiap aparat/pegawai menanggung beban empat jiwa (satu istri plus tiga anak), maka jumlahnya baru 50 juta jiwa. Kalau kini penduduk Indonesia ada 263 juta jiwa, lalu, bagaimana dengan nasib 213 juta jiwa sisanya?

Kepada siapa mereka berharap THR dan gaji ke-13? Makin dikulik, perkara THR dan gaji ke-13 ini makin miris saja. Bagaimana tidak, APBN di tangan seorang Menkeu yang konon terbaik di dunia, kok bisa-bisanya jadi amburadul dan acak-kadut begini?

Sekali lagi, ini jadi bukti bahwa dia memang memang cuma moncer di media belaka. Gemerlap yang ada adalah buah kolaborasi media mainstream dan kapitalisme global yang punya kepentingan dan agenda tersembunyi, baik secara ekonomi maupun politik, terhadap negeri ini. Ngeriii…! (*)  

Jakarta, 5 Juni 2018 Edy Mulyadi,

Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Pusat Jam Tangan Impor Murah

Tampil cantik dan keren dengan jam tangan impor pilihan. Tersedia koleksi ribuan jam tangan untuk pria dan wanita, harga dijamin murah.
http://timitime.asia

Terpapar Virus, Bayi Khatthab Kritis 13 Hari di Rumah Sakit. Ayo Bantu.!!

Terpapar Virus, Bayi Khatthab Kritis 13 Hari di Rumah Sakit. Ayo Bantu.!!

Tergolek kritis di rumah sakit karena terpapar virus yang menjalar ke otak, biaya perawatan 13 hari sudah mencapai 28 juta. Kedua orang tuanya adalah aktivis pejuang dakwah berekonomi dhuafa,...

IDC Serahkan Motor kepada Dai Gunung Lawu. Ayo Wakaf Motor Dakwah

IDC Serahkan Motor kepada Dai Gunung Lawu. Ayo Wakaf Motor Dakwah

Beratnya tugas dai pedalaman di Gunung Lawu. Jarak tempuh dan medan pedalaman sering kali harus membelah hutan, naik turun bukit, jalan berkelok, aspal rusak dan tanah becek. Ayo Wakaf Motor...

Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an Dirawat Inap Sakit Typus. Ayo Bantu.!!

Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an Dirawat Inap Sakit Typus. Ayo Bantu.!!

Tanpa didampingi ibu dan ayah yang sudah wafat, Muhammad Zulfian harus berjuang melawan penyakit typus saat mengejar cita-cita di Rumah Tahfizh Al-Qur'an Sidoarjo, Jawa Timur...

Mujahid Dakwah di Pelosok Sidokerto Menderita Gagal Ginjal. Ayo Bantu..!!

Mujahid Dakwah di Pelosok Sidokerto Menderita Gagal Ginjal. Ayo Bantu..!!

Uzur gagal ginjal, Ustadz Darmanto tak bisa berdakwah dan mencari nafkah. Untuk menutupi biaya berobat dan pesantren anak-anaknya sebesar 3,5 juta perbulan, ia mengandalkan gaji istri guru TK...

Warga Bugel Polokarto Butuh Dakwah, Ayo Bantu Wakaf Quran dan Perangkat Taklim

Warga Bugel Polokarto Butuh Dakwah, Ayo Bantu Wakaf Quran dan Perangkat Taklim

Warga di pelosok Polokarto Sukoharjo yang masih minim dakwah ini sangat haus terhadap pengajian dan pembinaan Dinul Islam. Ayo bantu wakaf, pahalanya terus mengalir berlipat-lipat tak terbatas...

Latest News
Catatan Ibu Rumah Tangga: Tolak Perda Agama, PSI Tak Demokratis?

Catatan Ibu Rumah Tangga: Tolak Perda Agama, PSI Tak Demokratis?

Ahad, 18 Nov 2018 23:57

Said Aqil Siradj Tak Sependapat dengan Pernyataan Ketua Umum PSI Terkait Perda Agama

Said Aqil Siradj Tak Sependapat dengan Pernyataan Ketua Umum PSI Terkait Perda Agama

Ahad, 18 Nov 2018 21:54

Seorang Pembom Jibaku Wanita Ledakkan Diri Dekat Kantor Polisi Grozny Chechnya

Seorang Pembom Jibaku Wanita Ledakkan Diri Dekat Kantor Polisi Grozny Chechnya

Ahad, 18 Nov 2018 21:30

Serangan Jihadis Suriah Tewaskan 18 Tentara Rezim Assad di Latakia

Serangan Jihadis Suriah Tewaskan 18 Tentara Rezim Assad di Latakia

Ahad, 18 Nov 2018 21:00

Sumber Israel Akui Hamas Miliki Rudal Pengubah Permainan yang dapat Mencapai Israel dengan Mudah

Sumber Israel Akui Hamas Miliki Rudal Pengubah Permainan yang dapat Mencapai Israel dengan Mudah

Ahad, 18 Nov 2018 20:35

Pembalut untuk Nge-fly, Situ Remaja Sehat?

Pembalut untuk Nge-fly, Situ Remaja Sehat?

Ahad, 18 Nov 2018 16:49

Pasukan Rezim Assad Rebut Kembali Benteng Terakhir Islamic State di Suriah Selatan

Pasukan Rezim Assad Rebut Kembali Benteng Terakhir Islamic State di Suriah Selatan

Ahad, 18 Nov 2018 14:00

Ada Nilai-nilai Agama di Prinsip Berbangsa

Ada Nilai-nilai Agama di Prinsip Berbangsa

Ahad, 18 Nov 2018 13:35

Eggi Sudjana: Pernyataan Grace Lebih Parah dari Ahok

Eggi Sudjana: Pernyataan Grace Lebih Parah dari Ahok

Ahad, 18 Nov 2018 12:58

Puisi Fadli: Petruk jadi Raja

Puisi Fadli: Petruk jadi Raja

Ahad, 18 Nov 2018 12:35

Janji Prabowo-Sandi: Cetak Uang Braille

Janji Prabowo-Sandi: Cetak Uang Braille

Ahad, 18 Nov 2018 11:35

Poster Raja Jokowi hingga Akun-akun Robot

Poster Raja Jokowi hingga Akun-akun Robot

Ahad, 18 Nov 2018 10:35

5 Tentara Filipina Tewas 23 Terluka dalam Penyergapan Kelompok Abu Sayyaf di Jolo

5 Tentara Filipina Tewas 23 Terluka dalam Penyergapan Kelompok Abu Sayyaf di Jolo

Sabtu, 17 Nov 2018 18:15

Pemimpin Hamas Bersumpah Targetkan Tel Aviv Jika Israel Kembali Melakukan Agresi ke Gaza

Pemimpin Hamas Bersumpah Targetkan Tel Aviv Jika Israel Kembali Melakukan Agresi ke Gaza

Sabtu, 17 Nov 2018 17:30

Laporan: CIA Simpulkan Mohammed Bin Salman Perintahkan Pembunuhan Khashoggi

Laporan: CIA Simpulkan Mohammed Bin Salman Perintahkan Pembunuhan Khashoggi

Sabtu, 17 Nov 2018 15:00

Sungguh Ukhti, Cantikmu Beda

Sungguh Ukhti, Cantikmu Beda

Sabtu, 17 Nov 2018 11:02

JNIM Nyatakan Bertanggung Jawab atas Pemboman di Kota Gao Mali Utara

JNIM Nyatakan Bertanggung Jawab atas Pemboman di Kota Gao Mali Utara

Jum'at, 16 Nov 2018 21:45

2 Pemimpin Senior Khmer Merah Pembantai Muslim Cham dan Etnis Vietnam Divonis Seumur Hidup

2 Pemimpin Senior Khmer Merah Pembantai Muslim Cham dan Etnis Vietnam Divonis Seumur Hidup

Jum'at, 16 Nov 2018 21:20

Mantan Wakil Komandan Al-Shabaab Calonkan Diri Sebagai Pemimpin Negara Bagian Barat Daya Somalia

Mantan Wakil Komandan Al-Shabaab Calonkan Diri Sebagai Pemimpin Negara Bagian Barat Daya Somalia

Jum'at, 16 Nov 2018 20:15

Tidak perlu Berlaku Toleran ke PKI

Tidak perlu Berlaku Toleran ke PKI

Jum'at, 16 Nov 2018 18:43


Reseller tas batam

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X

Ahad, 18/11/2018 12:35

Puisi Fadli: Petruk jadi Raja