Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.691 views

Menimbang Dua Putusan Pengadilan Buni Yani dengan Ahok

 

Oleh:

Dr Abdul Chair Ramadhan, SH, MH*

 

PUTUSAN Pengadilan Negeri Bandung yang memidana Buni Yani dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan telah menimbulkan distorsi penegakan hukum yang tidak sehilir dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memidana Basuki T. Purnama alias Ahok. Pernyataan Ahok  yang menodai agama Islam adalah hulu dari semua kegaduhan yang terjadi. Terhadap kegaduhan tersebut sudah sepantasnya dilakukan proses penegakan hukum.

Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Buni Yani sejatinya bukanlah merupakan sebab timbulnya kegaduhan tersebut. Ketika Buni Yani dilaporkan dan kemudian dituntut serta dijatuhkan hukuman pidana, maka memiliki konsekuensi yuridis berupa adanya dua putusan Pengadilan yang saling berseberangan. Tegasnya putusan Pengadilan Negeri Bandung telah menegasikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menentukan perkara yang sedang dihadapi oleh Buni Yani, dan oleh karenanya menjadi patokan bagi Pengadilan Negeri Bandung.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan – dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap – bahwa pidato Ahok bukan termasuk perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 156 KUHP. Pidato Ahok termasuk perbuatan menodai agama Islam sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 156a huruf a KUHP. Dengan demikian, video yang unggah oleh Pemprov DKI Jakarta, maupun video yang ditransmisikan oleh Buni Yani bukanlah termasuk perbuatan pidana.

Penting untuk dipahami, tidaklah mungkin ada perbuatan mentransmisikan tanpa sebelumnya ada perbuatan mendistribusikan. Ketika seseorang dilaporkan - untuk kemudian diproses secara hukum – telah melakukan penyebaran konten ilegal, di sisi lain pihak yang mendistribusikan tidak diproses secara hukum, adalah suatu bentuk penyimpangan dan mencederai nilai-nilai keadilan (equality before the law). Logika hukumnya, apabila suatu konten dianggap ilegal, maka selain pihak yang turut mentransmisikan, maka kepada pihak yang mendistribusikan (in casu Pemprov DKI Jakarta) seharusnya juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dengan mengacu kepada dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 32 UU ITE,  menurut penulis sangat tidak beralasan hukum dan bahkan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, disebutkan bahwa video resmi Diskominfo Pemprov DKI sebagai barang bukti.

Disebutkan pula, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Puslabfor Mabes Polri, ternyata tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame dan telah pula dibenarkan oleh Ahok.  Menjadi aneh jika, Buni Yani didakwa dan kemudian dipidana dengan dasar telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 UU ITE.  Merujuk pada Pasal 28F UUD 1945, setiap orang (in casu Buni Yani) berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk melalui sistem elektronik.

Lebih aneh lagi, disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Buni Yani dipandang sebagai perbuatan pidana, terkecuali adanya izin terlebih dahulu dari Pemprov DKI. Disini terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan. Perihal izin/persetujuan yang dimaksudkan dalam UU ITE menunjuk kepada kewajiban sebagaimana ditentukan pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Adapun perihal data pribadi seseorang, dijelaskan pada Penjelasan Pasal 26 ayat (1), bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian : hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.  Dari rumusan tersebut tidaklah relevan mengaitkan video pidato Ahok yang didistribusikan oleh Pemprov DKI dengan data pribadi seseorang (baca : Ahok). Apa yang dinyatakan oleh Ahok bukanlah termasuk data pribadi sebagaimana dimaksudkan Pasal 26 ayat (1).

Terkait tiadanya kata “pakai”, bukan kali pertama timbul dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, melainkan pernah menjadi polemik sebelum Ahok ditetapkan menjadi tersangka hingga berlanjut dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempermasalahkannya. Seluruh Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun Saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani.

Ahok Sumber Keresahan

Dari informasi yang beredar, yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata “pakai”, sedangkan informasi yang diperoleh para Saksi ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para Saksi dan dilaporkan kepada Kepolisian adalah ucapan yang dilihat oleh para Saksi di video youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga ada kata “pakai”,  yaitu “dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu.”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tegas menyatakan bahwa timbulnya keresahan di masyarakat adalah akibat dari adanya ucapan Ahok tentang Surat Al Maidah : 51  yang ada di video youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, Buni Yani bukanlah sumber keresahan atau kegaduhan di masyarakat, justru sumber satu-satunya ucapan adalah sang terpidana Basuki T. Purnama.

Kekeliruan penerapan hukum oleh Pengadilan menunjukkan Hakim terpaku pada penghilangan kata ”pakai” dalam trankrip yang diunggah Buni Yani, tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan lainnya. Kemampuan hakim demikian sebagaimana yang telah didengungkan dalam “the judge as a la bouchede la loi, as the mouth piece of the law” yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu hakim hanyalah menjadi corong undang-undang.Tim Ahli KAPPU Partai Bulan Bintang

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Pusat Jam Tangan Impor Murah

Tampil cantik dan keren dengan jam tangan impor pilihan. Tersedia koleksi ribuan jam tangan untuk pria dan wanita, harga dijamin murah.
http://timitime.asia

Infaq Dakwah Center

Kecelakaan, Kaki Mahasiswi Akademi Dakwah ini Membusuk Terancam Amputasi. Ayo Bantu..!!

Kecelakaan, Kaki Mahasiswi Akademi Dakwah ini Membusuk Terancam Amputasi. Ayo Bantu..!!

Sudah 4 bulan Ulandari menahan pedihnya patah tulang kaki karena tak punya biaya. Lukanya menganga dan membusuk, jika tidak segera dioperasi, calon dai ini terancam akan kehilangan kaki kirinya....

Dana Terkumpul Rp 536 Juta, Masih Dibutuhkan Dana 214 Juta Lagi untuk Wakaf Produktif Muallaf

Dana Terkumpul Rp 536 Juta, Masih Dibutuhkan Dana 214 Juta Lagi untuk Wakaf Produktif Muallaf

Untuk pembelian tanah program wakaf produktif muallaf Bolaang Mongondow Sulawesi Utara masih dibutuhkan dana 214 juta rupiah. Ayo berwakaf Rp 15.000 per meter, agar harta kekal dan pahala terus...

Yuk Wakaf Tanah Rp 15.000 per Meter untuk Muallaf. Harta Kekal Abadi, Pahala Terus Mengalir

Yuk Wakaf Tanah Rp 15.000 per Meter untuk Muallaf. Harta Kekal Abadi, Pahala Terus Mengalir

Dalam satu desa terdapat 53 muallaf hidup prihatin pra-sejahtera. Hanya dengan 15.000 rupiah kita bisa berwakaf tanah satu meter untuk rumah dan pekerjaan mereka. Total kebutuhan 70 rupiah....

Qurrota Ayyuni: Yatim Pelajar Teladan Terlilit Tagihan Sekolah 8 Juta Rupiah. Ayo Bantu..!!!

Qurrota Ayyuni: Yatim Pelajar Teladan Terlilit Tagihan Sekolah 8 Juta Rupiah. Ayo Bantu..!!!

Anak yatim berprestasi ini selalu jadi juara sejak SD. Sang ayah hilang 9 tahun silam saat berdakwah ke luar kota. Terbelit kesulitan ekonomi, Ayu terbebani tagihan sekolah 8 juta rupiah....

Yuhendra-Yuliani: Keluarga Muallaf dan Yatim Dhuafa Butuh Modal Usaha, Ayo Bantu!!!

Yuhendra-Yuliani: Keluarga Muallaf dan Yatim Dhuafa Butuh Modal Usaha, Ayo Bantu!!!

Dalam iman, rumah tangga muallaf ini sangat bahagia. Namun dalam hal ekonomi, pasangan pengamen dan tukang ojek yang memiliki 3 yatim ini sangat dhuafa dan memprihatinkan....

Latest News
ACTA Pertanyakan Dasar Hukum PK Ahok yang Viral

ACTA Pertanyakan Dasar Hukum PK Ahok yang Viral

Ahad, 18 Feb 2018 11:31

Jet dan Tank Tempur Israel Serang 6 Lokasi di Jalur Gaza yang Dikuasai Hamas

Jet dan Tank Tempur Israel Serang 6 Lokasi di Jalur Gaza yang Dikuasai Hamas

Ahad, 18 Feb 2018 10:44

Jangankan Bawaslu, Kemenag Saja Tidak Bisa Atur Isi Ceramah (Islam)

Jangankan Bawaslu, Kemenag Saja Tidak Bisa Atur Isi Ceramah (Islam)

Sabtu, 17 Feb 2018 21:55

Pakistan Vonis Mati Terdakwa Pemerkosa dan Pembunuh Gadis Cilik Zainab Ansari

Pakistan Vonis Mati Terdakwa Pemerkosa dan Pembunuh Gadis Cilik Zainab Ansari

Sabtu, 17 Feb 2018 21:38

Bawaslu Awasi ASN, TNI, dan Polri, bukan Ceramah!

Bawaslu Awasi ASN, TNI, dan Polri, bukan Ceramah!

Sabtu, 17 Feb 2018 20:25

Salam Jari dari Bui, Kisah Wartawan Ranu Lolos dari Kriminalisasi

Salam Jari dari Bui, Kisah Wartawan Ranu Lolos dari Kriminalisasi

Sabtu, 17 Feb 2018 14:13

Gubernur NTB Dijadwalkan Buka Mukernas Forum Jurnalis Muslim di Mataram

Gubernur NTB Dijadwalkan Buka Mukernas Forum Jurnalis Muslim di Mataram

Sabtu, 17 Feb 2018 13:13

Bidik Konsumen Muslim, 212 Mart Hadir di Karanganyar

Bidik Konsumen Muslim, 212 Mart Hadir di Karanganyar

Sabtu, 17 Feb 2018 12:36

Petempur Nouruddin Al-Zinki Tembak Mati Seorang Komandan Terkemuka HTS di Utara Suriah

Petempur Nouruddin Al-Zinki Tembak Mati Seorang Komandan Terkemuka HTS di Utara Suriah

Sabtu, 17 Feb 2018 10:35

AS Minta Malaysia Tidak Ekstradisi 11 Muslim Uighur ke Cina

AS Minta Malaysia Tidak Ekstradisi 11 Muslim Uighur ke Cina

Sabtu, 17 Feb 2018 09:25

Pasukan Turki dan FSA Rebut Desa Durakli di Utara Afrin dari Komunis Kurdi

Pasukan Turki dan FSA Rebut Desa Durakli di Utara Afrin dari Komunis Kurdi

Jum'at, 16 Feb 2018 21:45

Taliban Serukan Dialog dalam Surat Terbaru kepada Bangsa Amerika

Taliban Serukan Dialog dalam Surat Terbaru kepada Bangsa Amerika

Jum'at, 16 Feb 2018 21:30

Pasukan Pakistan Hancurkan Pos Militer India di Kashmir, Tewaskan 5 Tentara

Pasukan Pakistan Hancurkan Pos Militer India di Kashmir, Tewaskan 5 Tentara

Jum'at, 16 Feb 2018 21:05

[VIDEO] Alhamduillah, Ma'idaturrahmah 16 Feb 2018 serahkan 170 Paket

[VIDEO] Alhamduillah, Ma'idaturrahmah 16 Feb 2018 serahkan 170 Paket

Jum'at, 16 Feb 2018 18:40

Penjara Kejam Guantanamo Siap Ambil Tahanan Baru, Kemungkinan Besar Anggota IS

Penjara Kejam Guantanamo Siap Ambil Tahanan Baru, Kemungkinan Besar Anggota IS

Jum'at, 16 Feb 2018 15:45

Turki Ekstradisi Salah Satu Pemimpin Tertinggi Islamic State (IS) ke Irak

Turki Ekstradisi Salah Satu Pemimpin Tertinggi Islamic State (IS) ke Irak

Jum'at, 16 Feb 2018 14:37

Keluarga Dinilai Berhak Tahu Penyebab Kematian Muhammad Jefri

Keluarga Dinilai Berhak Tahu Penyebab Kematian Muhammad Jefri

Jum'at, 16 Feb 2018 11:32

Internasionalisasi Haji Dinilai Bahayakan Umat Islam

Internasionalisasi Haji Dinilai Bahayakan Umat Islam

Jum'at, 16 Feb 2018 11:28

MIUMI: Tolak Intervensi Asing dalam RUU KUHP

MIUMI: Tolak Intervensi Asing dalam RUU KUHP

Jum'at, 16 Feb 2018 11:16

Gerindra Menentang Keras Pengaturan Ceramah oleh Bawaslu menjelang Pilkada

Gerindra Menentang Keras Pengaturan Ceramah oleh Bawaslu menjelang Pilkada

Kamis, 15 Feb 2018 22:53


Mukena bordir mewar harga murah

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X